Sistem Pemerintahan Kamboja: Perpaduan Monarki dan Demokrasi

Kamboja, sebuah negara kecil di Asia Tenggara, menyimpan banyak keunikan, termasuk dalam sistem pemerintahannya. Meski wilayahnya tak sebesar negara-negara tetangganya, struktur politik Kamboja terbilang menarik karena menggabungkan unsur tradisional kerajaan dengan sistem demokrasi modern. Jika kamu sedang mempelajari sistem pemerintahan negara-negara di Asia, Kamboja adalah salah satu contoh yang wajib disimak lebih dalam.

1. Bentuk Negara dan Pemerintahan Kamboja

Kamboja menganut bentuk negara kesatuan (unitary state), artinya seluruh kekuasaan pemerintahan bersumber dari pemerintah pusat. Tidak ada pembagian wilayah kekuasaan seperti dalam sistem federal, misalnya seperti di Amerika Serikat atau Jerman. Semua provinsi dan kota administratif berada di bawah kendali pemerintah pusat di Phnom Penh, ibu kota negara.

Sedangkan dari sisi bentuk pemerintahan, Kamboja merupakan monarki konstitusional, yaitu negara kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, namun kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Artinya, sang raja tidak memiliki wewenang mutlak seperti dalam monarki absolut. Kekuasaan politik secara nyata dijalankan oleh lembaga-lembaga negara sesuai aturan yang telah ditetapkan.

2. Raja sebagai Kepala Negara

Sesuai tradisi monarki, Kamboja memiliki seorang raja sebagai kepala negara. Saat ini, posisi tersebut dipegang oleh Raja Norodom Sihamoni, yang naik takhta sejak tahun 2004 menggantikan ayahnya, Raja Norodom Sihanouk. Namun perlu dicatat, peran raja di Kamboja bersifat simbolis dan seremonial. Raja tidak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan politik atau pemerintahan harian.

Raja Kamboja dipilih oleh sebuah dewan khusus yang disebut Dewan Takhta (Throne Council). Dewan ini terdiri dari para tokoh senior dari berbagai institusi seperti parlemen, pemerintahan, dan keagamaan. Proses ini menjadi salah satu bukti bahwa Kamboja tetap menjaga nilai-nilai tradisional dalam bingkai sistem demokrasi modern.

Baca Juga : Pengertian Limbah: Penjelasan Lengkap dan Relevan untuk Anda

3. Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan

Kepala pemerintahan Kamboja adalah Perdana Menteri, yang memiliki peran utama dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Perdana Menteri diangkat oleh Raja atas usulan dari partai politik yang memenangkan kursi terbanyak di parlemen. Posisi ini memiliki kekuasaan eksekutif terbesar, termasuk memimpin kabinet dan menentukan arah kebijakan nasional.

Selama beberapa dekade terakhir, posisi ini dipegang oleh Hun Sen, salah satu pemimpin terlama di dunia. Namun, pada 2023, kekuasaan ini dialihkan ke anaknya, Hun Manet, sebagai bagian dari transisi kekuasaan yang dikendalikan oleh partai yang berkuasa, yaitu Partai Rakyat Kamboja (Cambodian People’s Party/CPP).

4. Struktur Lembaga Legislatif: Parlemen Dua Kamar

Parlemen Kamboja terdiri dari dua kamar, yaitu:

• Majelis Nasional (National Assembly): Terdiri dari 125 anggota yang dipilih melalui pemilu setiap lima tahun sekali. Majelis Nasional memiliki fungsi utama dalam membuat undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah.

• Senat: Memiliki anggota yang sebagian besar dipilih secara tidak langsung oleh pejabat lokal dan sebagian lainnya ditunjuk oleh Raja dan Majelis Nasional. Senat bertugas merevisi undang-undang yang telah disahkan oleh Majelis Nasional serta memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.

Kedua lembaga ini membentuk sistem checks and balances untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan tetap sesuai dengan konstitusi.

5. Kekuasaan Yudikatif: Mahkamah dan Sistem Peradilan

Sistem peradilan di Kamboja dijalankan oleh badan yudikatif yang independen. Beberapa lembaga penting dalam struktur ini antara lain:

• Mahkamah Agung (Supreme Court): Sebagai pengadilan tertinggi yang menangani kasus-kasus penting.

• Dewan Yudisial Tertinggi (Supreme Council of Magistracy): Mengawasi integritas para hakim dan menjaga independensi peradilan.

• Mahkamah Konstitusi (Constitutional Council): Bertugas memeriksa keabsahan undang-undang dan memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi.

Meski secara struktural sudah sesuai standar sistem demokrasi modern, tantangan dalam implementasi seperti korupsi dan independensi pengadilan masih menjadi pekerjaan rumah besar di negara ini.

Baca Juga : Memahami Regular Verbs: Dasar Penting untuk Menguasai Bahasa Inggris

6. Sistem Pemilu dan Partai Politik

Pemilu di Kamboja diadakan setiap lima tahun untuk memilih anggota Majelis Nasional. Sistem yang digunakan adalah perwakilan proporsional, di mana partai politik mendapatkan kursi sesuai jumlah suara yang diperoleh.

Namun, dalam praktiknya, persaingan politik di Kamboja kurang sehat. Dominasi Partai Rakyat Kamboja (CPP) sangat kuat, sementara partai oposisi sering menghadapi tekanan, pembubaran, atau bahkan penahanan tokohnya. Situasi ini membuat kualitas demokrasi di Kamboja masih menjadi sorotan dunia internasional.

7. Tantangan dalam Sistem Pemerintahan Kamboja

Meskipun sistem pemerintahan Kamboja telah tertata secara konstitusional, terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti:

• Kebebasan Pers dan Ekspresi: Media sering mengalami sensor atau tekanan dari pemerintah.

• Dominasi Politik Tunggal: Minimnya kompetisi politik membuat pemerintahan cenderung kurang akuntabel.

• Korupsi dan Nepotisme: Menjadi isu serius yang menghambat kemajuan sistem pemerintahan.

Tantangan ini tentu tidak mudah diatasi, tetapi penting untuk dipahami agar bisa melihat secara objektif bagaimana sistem pemerintahan berjalan dan berkembang di negara ini.

Sistem pemerintahan Kamboja adalah monarki konstitusional dengan struktur negara kesatuan. Raja berperan sebagai kepala negara yang simbolis, sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri. Parlemen dua kamar dan sistem peradilan menjadi bagian penting dalam pembagian kekuasaan. Meski secara teori sudah sesuai dengan prinsip demokrasi, praktiknya masih diwarnai sejumlah tantangan besar seperti dominasi politik dan kurangnya kebebasan sipil.

Memahami sistem pemerintahan seperti di Kamboja bukan hanya menambah wawasan geografi politik, tapi juga membantu melihat dinamika hubungan kekuasaan dan budaya lokal di suatu negara. Ini sangat relevan buat kamu yang ingin memperdalam pemahaman tentang struktur pemerintahan di berbagai belahan dunia.

Belajar Geografi Politik Jadi Lebih Asyik di StudioBelajar!

Ingin pelajari lebih banyak tentang sistem pemerintahan di dunia? Yuk, mulai belajar bareng aplikasi belajar interaktif dari StudioBelajar! Tersedia materi lengkap, visual menarik, dan latihan soal yang bikin belajar jadi makin seru. Cocok banget buat kamu yang lagi persiapan ujian, atau yang emang suka geografi!

Download sekarang dan mulai petualangan belajarmu di StudioBelajar!