penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi pada masa orde baru adalah?

Ada beberapa bentuk penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi pada masa Orde Baru di Indonesia. Pada era pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, terjadi berbagai pelanggaran terhadap konstitusi yang seharusnya menjadi landasan utama negara.

Salah satu penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi pada masa Orde Baru adalah dominasi kekuasaan eksekutif yang menindas kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Pemerintah Orde Baru kerap menggunakan kekuasaan dan aparat keamanan untuk membungkam kritik dari masyarakat dan melarang pembentukan organisasi yang dianggap mengancam kestabilan pemerintahan.

Selain itu, pada masa Orde Baru, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Korupsi dan kolusi merajalela di semua lini pemerintahan, mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai demi kepentingan bangsa dan negara yang seharusnya dijunjung tinggi.

Selain itu, selama masa Orde Baru juga terjadi pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia. Banyak kasus pelanggaran ham yang terjadi, termasuk penangkapan dan penyiksaan terhadap aktivis yang dianggap sebagai ancaman bagi rezim.

Penyimpangan terhadap konstitusi pada masa Orde Baru merupakan bukti nyata bahwa kekuasaan yang tidak terkendali dapat membahayakan fondasi negara hukum. Hal ini memicu ketidakstabilan politik dan ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Seiring dengan berakhirnya era Orde Baru pada tahun 1998, masyarakat Indonesia semakin menyadari pentingnya menjaga tegaknya konstitusi dan negara hukum. Reformasi demokrasi pun dilakukan untuk memastikan tidak terulangnya penyimpangan terhadap konstitusi yang merugikan negara dan masyarakat.

Dengan demikian, peristiwa penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi pada masa Orde Baru menjadi pembelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi yang sehat dan negara hukum yang berkeadilan.