Politik Etis

Politik Etis atau politik balas budi adalah sebuah kebijakan politik yang dikeluarkan oleh parlemen Belanda. Gagasan politik etis adalah bersumber pada adanya kewajiban moral bagi pemerintah kolonial untuk memperhatikan mengenai kondisi tanah jajahan. Balas budi ini dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan pemerintah kolonial karena penderitaan yang terjadi di Hindia Belanda. Terutama sejak diterapkannya Tanam Paksa pada tahun 1830, penduduk Hindia Belanda mengalami penderitaan yang luar biasa. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina I menyatakan bahwa pemerintah kolonial perlu membayar hutang kepada Hindia Belanda.

Lihat juga materi StudioBelajar.com lainnya:
Kerajaan Samudra Pasai
Indische Partij

Latar Belakang Politik Etis

Latar belakang utama dilaksanakannya Politik Etis tentunya dikarenakan penderitaan penduduk Hindia Belanda sejak diambil alih pemerintah pada tahun 1799. Sistem Tanam Paksa pada tahun 1830, dan dilanjutkan dengan perkebunan swasta pada tahun 1863 membuat penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.

Kedua kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak memiliki itikad untuk memerintah dengan baik dan memberikan perlindungan terhadap rakyat. Hal ini kemudian ditentang oleh kalangan humanis di parlemen Belanda. Pieter Brooshooft dan Conrad Theodor van Deventer menjadi pengusul utama bahwa pemerintah tidak semestinya menetapkan kebijakan yang menyengsarakan pemerintah. Keduanya berpendapat bahwa Belanda perlu membalas budi atas kebaikan Hindia Belanda selama puluhan tahun.

Isi Kebijakan Politik Etis

Kebijakan Politik Etis diterjemahkan ke dalam tiga aturan atau disebut dengan Trias Etika, yang diantaranya:

1. Edukasi

Kebijakan edukasi dimaksudkan untuk memberikan akses Pendidikan yang layak bagi masyarakat pribumi, meskipun belum dapat disetarakan dengan sekolah-sekolah orang Eropa. Kebijakan ini diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi yang berpendidikan untuk kepentingan Hindia Belanda kedepannya. Kebijakan ini memunculkan sekolah-sekolah yang dapat diakses oleh pribumi antara lain :

  • Hollandsche Inlandsche School (HIS), sekolah dasar untuk masyarakat pribumi.
  • Europesche Lager School (ELS), sekolah dasar untuk anak Eropa dan pembesar pribumi.
  • Hogare Burgerlijke School (HBS), sekolah menengah yang diperuntukkan bagi lulusan ELS
  • Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), sekolah menengah bagi lulusan HIS.
  • Algemeene Middlebare School (AMS), sekolah menengah atas bagi lulusan HBS maupun MULO
  • School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA), sekolah pendidikan dokter Jawa.
  • Recht Hoge School (Hukum), Landbouw School (Pertanian), Technik Hoghe School (Teknik)

2. Transmigrasi

Pulau Jawa dianggap terlampau padat apabila dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Hindia Belanda. Hal ini membuat banyaknya pemuda Jawa menganggur, sedangkan di wilayah lain kekurangan sumber daya manusia. Kebijakan Transmigrasi ini digunakan untuk memudahkan pemindahan penduduk Jawa ke luar untuk memperoleh pekerjaan dan menggerakkan ekonomi. Namun kebijakan ini diselewengkan oleh pemerintah kolonial. Transmigrasi digunakan untuk memperoleh buruh lebih banyak dari Jawa untuk perkebunan di Sumatera yang semakin luas.

3. Irigasi

Hindia Belanda menerapkan pertanian dan perkebunan sebagai salah satu aktivitas ekonomi utama. Maka dari itu irigasi menjadi penting untuk direalisasikan. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan produktivitas lahan dan memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat. Namun hal ini lagi-lagi diselewengkan untuk mempermudah pengairan bagi perkebunan-perkebunan Belanda. Tentu tidak terasa keuntungannya bagi masyarakat pribumi.

Tujuan Diterapkannya Politik Etis

Tujuan utama dari diterapkannya Politik Etis adalah bagaimana Pemerintah Belanda dapat membalas budi atas kejahatan yang telah dilakukan di Hindia Belanda. Kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Belanda, di sisi lain ternyata menyengsarakan penduduk pribumi. Secara khusus politik etis ditujukan untuk memajukan tiga bagian kehidupan masyarakat yang dianggap penting yaitu pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk. Diharapkan dengan adanya politik etis, masyarakat pribumi dapat menerima kehidupan yang lebih baik di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Hal ini juga tidak lebih dari upaya Belanda mempertahankan kekuasaan dan mencegah rongrongan akibat ketidakpuasan masyarakat.

Tokoh-Tokoh Politik Etis

1. Pieter Brooshoft

Pieter Brooshoft merupakan wartawan dan sastrawan Belanda yang mengelilingi Jawa pada tahun 1887. Ia mendokumentasikan kesengsaraan warga pribumi Hindia Belanda yang diakibatkan oleh kebijakan Tanam Paksa dan perkebunan swasta. Ia melaporkan hasilnya kepada 12 politisi Belanda, salah satunya berbentuk buku berjudul Memorie Over den Toestan in Indie (Catatan Mengenai Keadaan di Hindia) yang berisi kritik mengenai pajak dan bandar. Meski politik etis berhasil dirumuskan, ia kecewa dengan penerapannya yang penuh dengan penyimpangan, sehingga ia pulang ke Belanda pada tahun 1904. Tulisan Brooshooft menjadi salah satu inspirasi utama terbitnya politik etis selain karya lain seperti Max Havelaar oleh Multatuli.

2. Conrad Theodor van Deventer

Van Deventer merupakan ahli hukum Belanda yang datang menjadi pengusaha perkebunan di Hindia Belanda. Meskipun ia menikmati kekayaan, ia berpendapat bahwa perlu ada perlakuan yang lebih baik bagi kalangan pribumi Hindia Belanda. Pada tahun 1899 van Deventer menulis Een Ereschuld (Hutang Kehormatan). Artinya Belanda memiliki hutang kehormatan yang harus dibayar atas kekayaan yang diterima di atas penderitaan masyarakat pribumi. Sebagai anggota parlemen, ia menyelesaikan laporan mengenai kondisi Hindia Belanda kepada Menteri Daerah Jajahan Idenburg dan mempersalahkan kebijakan pemerintah atas kondisi tersebut.

van deventer tokoh politik etis

Conrad Theodor van Deventer
Sumber gambar: jakarta.go.id

3. Edward dan Ernest Douwes Dekker

Edward Douwes Dekker atau Multatuli menulis buku berjudul Max Havelaar yang menjelaskan mengenai bagaimana masyarakat terhimpit antara kepentingan Belanda sekaligus kepentingan penguasa lokal yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Ia mempersalahkan pemerintah yang harusnya lebih tegas kepada penguasa lokal, sekaligus membangun sistem pemerintahan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Ernest Douwes Dekker atau Setiabudi merupakan keturunan dari Edward, ia memperjuangkan kalangan indo atau golongan campuran yang terabaikan dalam kebijakan politik etis. Kalangan indo tidak termasuk dalam orang-orang yang diprioritaskan dalam pendidikan politik etis, namun biaya pendidikan ke luar negeri terlampau mahal bagi mereka. Ia berharap pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan.

Dampak Politik Etis

Politik Etis berdampak dalam beberapa hal bagi Hindia Belanda. Kebijakan ini menjadi titik balik menjamurnya pemikir-pemikir baru di Hindia. Tokoh-tokoh ini kemudian menjadi peletak dasar munculnya negara Indonesia modern. Hindia Belanda juga merasakan perubahan meskipun perlahan. Beberapa hal yang menjadi dampak politik etis antara lain :

1. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur yang dibangun di Hindia salah satunya juga untuk keperluan produksi komoditas yang lebih masif bagi kepentingan Belanda. Namun tidak dapat dipungkiri jika itu juga bermanfaat bagi penduduk asli. Pembangunan jalur kereta api di antar wilayah dan bendungan merupakan infrastruktur baru yang juga menjadi salah satu dampak dari diterapkannya politik etis.

2. Akulturasi Kebudayaan Penduduk

Pendidikan yang menyatukan antara penduduk pribumi dan Eropa menyebabkan semakin mengalirnya percampuran budaya. Belanda yang semula tidak ingin berbagi budaya dengan penduduk asli, kini menjadi fenomen yang sulit dihindari. Dapat ditemui penduduk pribumi yang ahli berbahasa Belanda ataupun berpakaian seperti halnya orang Eropa. Sebaliknya, bisa ditemui juga orang-orang Eropa yang menikmati gaya hidup sebagai orang Jawa.

3. Lahirnya Kalangan Berpendidikan

Sekolah-sekolah bagi masyarakat pribumi melahirkan penduduk yang berpendidikan. Pada kelanjutannya kalangan terdidik ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, mereka yang memilih untuk memperjuangkan keadilan masyarakat dan memimpin pergerakan nasional melalui organisasi dan parlemen. Sementara kalangan kedua adalah mereka yang menjadi ambtenaar atau pegawai pemerintah. Kalangan kedua ini memanfaatkan pendidikannya untuk memperbaiki nasib dan memperoleh posisi-posisi strategis.

Artikel: Politik Etis
Kontributor: Noval Aditya, S.Hum.
Alumni Sejarah FIB UI

Materi Sejarah lainnya di StudioBelajar.com: