Konferensi Meja Bundar
Tempat dan Tanggal Dilaksanakan Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan diplomasi yang dilaksanakan antara Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijenkoomst voor Federal Overleg) di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949. Pertemuan ini merupakan upaya diplomasi terakhir antara Indonesia dan Belanda setelah Konferensi Roem-Roijen. Nama konferensi ini sendiri berasal dari meja pertemuan yang berbentuk melingkar. Konferensi Meja Bundar melahirkan keputusan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat dari Belanda.
Latar Belakang KMB
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan berlangsung dalam bentuk fisik dan diplomasi. Pasca perjanjian Renville yang disepakati pada 17 Januari 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II untuk menduduki sisa wilayah Republik Indonesia. Terlebih, Belanda menangkap dan mengasingkan pemimpin-pemimpin republik. Hal ini memantik perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengeluarkan resolusi berupa teguran kepada Belanda atas aksi militer dan menuntut dipulihkannya kekuasaan republik. PBB menuntut kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai.
Perjanjian Roem-Roijen disepakati pada 7 Mei 1949 sebagai bentuk upaya awal menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Republik Indonesia sebelum dilaksanakannya KMB. Hasil perjanjian ini diloloskan sebagai resolusi Dewan Keamanan PBB, diharapkan dengan diselesaikannya sebagian permasalahan dalam kesepakatan ini dapat mempermudah jalannya Konferensi Meja Bundar. Konferensi Inter-Indonesia juga dilaksanakan untuk menyatukan pendapat mengenai kerangka negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk setelah KMB. Keputusan dari kedua pertemuan ini salah satunya adalah menjamin pemimpin republik yang diasingkan akan berhak menghadiri KMB di Den Haag.
KMB merupakan puncak dari upaya diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan republik. Dilaksanakannya pertemuan ini menjadi langkah pertama Indonesia membebaskan diri dari ancaman imperialisme setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.
Foto Dokumentasi Konferensi Meja Bundar, Den Haag, Belanda
Sumber gambar: muskitnas.net
Proses Berlangsungnya Peristiwa KMB
Presiden Soekarno memerintahkan gencatan senjata di Jawa dan Sumatera pada 11 dan 15 Agustus 1949. Bersamaan dengan itu untuk mengikuti Konferensi Meja Bundar, Republik Indonesia membentuk perwakilan yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta. Sementara perwakilan dari Belanda diketuai oleh Mr. Johan van Maarseveen, BFO diwakili oleh Sultan Abdul Hamid II dari Pontianak, dan UNCI (United Nations Commission for Indonesia) selaku penengah yaitu Chritchley.
Diskusi yang terjadi dalam KMB terjadi mulai dari bulan Agustus sampai dengan disepakati pada awal November 1949. Hal ini tentunya dikarenakan perbedaan pendapat antara Belanda dan Indonesia tentang syarat diberikannya kedaulatan. Belanda tentunya lebih memilih untuk mempertahankan kedaulatan Belanda di Hindia Timur. Sehingga beberapa tuntutan yang diminta oleh Belanda sangat sulit untuk diterima perwakilan Indonesia. Perdebatan yang terjadi dalam pertemuan tersebut meliputi:
- Belanda menghendaki dibentuknya Uni Indonesia-Belanda yang bersifat permanen, namun Indonesia hanya menghendaki kerjasama bebas tanpa terikat organisasi yang permanen.
- Belanda menghendaki diambilalihnya utang Hindia Belanda sampai dengan tahun 1949, termasuk biaya perang kolonial melawan Indonesia. Sementara Indonesia menganggap bahwa Indonesia tidak seharusnya membayar utang yang digunakan untuk menghancurkan republik.
- Belanda belum bersedia menyerahkan Irian Barat karena dianggap tidak memiliki ikatan etnik dengan masyarakat Indonesia lainnya. Sementara Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia, sebagaimana disepakati bahwa wilayah Indonesia adalah bekas kekuasaan Hindia Belanda.
Hasil-hasil Konferensi Meja Bundar
Indonesia dan Belanda pada akhirnya bersedia menyepakati hasil diskusi yang sudah berlangsung hamper tiga bulan. Tepatnya pada 2 November 1949, perjanjian ditandatangani oleh Drs. Mohammad Hatta, Mr. van Maarseveen, dan Sultan Abdul Hamid II. Isi dari perjanjian yang telah disepakati antara lain :
- Kedaulatan diserahkan oleh Belanda kepada Republik Indonesia secara de jure, terkecuali Irian Barat yang akan disepakati setahun setelah Konferensi Meja Bundar dilaksanakan. Kedaulatan ini diserahkan selambat-lambatnya 30 Desember 1949.
- Indonesia menanggung seluruh utang Hindia Belanda, sampai dengan perang kolonial melawan Indonesia resmi diakhiri. Nominalnya sekitar 4,3 miliar gulden pada tahun 1949.
- Dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merupakan bagian dari Uni Indonesia-Belanda yang menginduk kepada Kerajaan Belanda. Selain itu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) menjadi satu-satunya satuan militer yang dimiliki oleh Indonesia.
Hasil-hasil lain yang ada dalam Konferensi Meja Bundar misalnya Belanda akan menarik mundur angkatan perangnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, komitmen untuk menghilangkan diskriminasi, dan pengambilalihan kesepakatan perdagangan Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.
Pernyataan penyerahan kedaulatan sendiri ditandatangani di dua wilayah, Indonesia dan Belanda. Ratu Juliana dan Mohammad Hatta menandatanganinya di Belanda, sementara AHJ Lovink dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menandatanganinya di Indonesia.
Tokoh-tokoh KMB
Tokoh-tokoh yang berperan dalam Konferensi Meja Bundar terbagi menjadi empat pihak, yaitu Indonesia, Belanda, BFO, dan UNCI. Pihak Indonesia yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta memiliki anggota-anggota antara lain :
- Mohammad Roem;
- J. Leimena;
- Ali Sastroamidjojo;
- Djuanda, Sukiman;
- Sudjono Hadinoto;
- Kolonel T.B. Simatupang;
- Sumitro Djojohadikusumo;
- Abdul Karim Pringgodigdo; dan
- Sumardi.
Pihak BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Sultan Hamid II adalah Presiden Negara Kalimantan Barat, yang ditunjuk untuk mewakili BFO dalam Konferensi Meja Bundar. BFO adalah komite 15 pemimpin negara federal yang dibentuk oleh Belanda selama masa perang kemerdekaan. BFO semula merupakan upaya Belanda untuk melemahkan pengaruh Republik Indonesia yang dominan di Jawa dengan meletakkan figur-figur dari luar Jawa. Namun, agresi militer Belanda menyebabkan komite ini mendukung resolusi PBB dan mendesak Indonesia-Belanda masuk dalam sebuah perundingan untuk menyelesaikan kekerasan.
Pihak Belanda diwakili oleh Mr. Johan van Maarseveen, Menteri Urusan Luar Negeri dan Seberang Lautan Belanda. Sejak tahun 1949 sampai dengan wafat pada tahun 1951, beliau juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman,
Pihak UNCI diwakili oleh Chritchley, seorang politisi internasional yang berasal dari Australia. UNCI sendiri terdiri dari perwakilan banyak negara yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia menggantikan Komisi Tiga Negara (KTN).
Dampak KMB bagi Indonesia
Dampak utama dari dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar adalah diperolehnya kedaulatan secara de jure oleh Republik Indonesia Serikat dari Belanda. Sehingga Indonesia menjadi negara merdeka yang bebas dari intervensi dan ancaman. Kesepakatan ini juga menjadi akhir perang kemerdekaan yang telah berlangsung selama empat tahun. Soekarno ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, sementara Drs. Mohammad Hatta ditunjuk sebagai perdana Menteri. Republik Indonesia Serikat terdiri atas 16 negara bagian dan tergabung dalam Uni Indonesia-Belanda yang menginduk pada Kerajaan Belanda.
Adapun pada perkembangan selanjutnya, beberapa kesepakatan dalam KMB tidak dilaksanakan dengan konsekuen, antara lain seperti :
- Belanda yang mengulur pembahasan mengenai Irian Barat, sehingga Presiden Soekarno memerintahkan Operasi Trikora yang diakhiri dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua pada tahun 1953.
- Indonesia membubarkan RIS Sembilan bulan sejak disepakati, tepatnya 17 Agustus 1950.
- Indonesia berhenti membayar utang pada tahun 1956, setelah membayar kurang lebih 4 miliar gulden.
Kontributor: Noval Aditya, S.Hum.
Alumni Sejarah FIB UI