Masa Reformasi

Reformasi artinya perubahan dalam suatu sistem yang saat ini tengah berlangsung, tentunya perubahan ini dilandasi akan ketidakpuasan dan harapan untuk keadaan yang lebih baik. Masa reformasi di Indonesia sendiri adalah sebuah periode politik yang berlangsung setelah runtuhnya orde baru. Adapun masa reformasi sendiri diawali dengan gerakan reformasi yang menuntut turunnya Presiden Soeharto dan dilaksanakannya berbagai perubahan kebijakan. Sehingga masa reformasi sendiri berlangsung sejak 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri sampai dengan hari ini. Pada periode ini dilakukan banyak perubahan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan bangsa Indonesia agar menjadi lebih demokratis.

Gerakan Reformasi dan Runtuhnya Orde Baru

Gerakan reformasi adalah penyebab utama runtuhnya orde baru. Sejak tahun 1997, Indonesia dihantam krisis moneter internasional yang menyebabkan jatuhnya nilai Rupiah terhadap Dollar AS. Adapun hal ini tentunya merusak perdagangan internasional maupun perekonomian dalam negeri. Krisis ekonomi ini dengan cepat merembet menjadi krisis multidimensional. Dwifungsi ABRI, KKN, kesenjangan sosial, pelanggaran HAM, dan sentralisasi kekuasaan merupakan beberapa isu utama yang mencuat ke permukaan.

Rentetan demonstrasi mahasiswa dan rakyat menuntut dilakukannya perubahan atas kondisi yang tidak ideal. Namun, rezim orde baru merespon ini dengan tindak represif aparat. Puncaknya, 4 mahasiswa Universitas Trisakti tertembak mati pada 12 Mei 1998 dan puluhan lainnya luka-luka. Peristiwa ini diikuti dengan kerusuhan, penjarahan, dan tindak kriminal yang tidak terkontrol. Presiden Soeharto akhirnya bersedia mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan mengakhiri rezim orde baru. Indonesia memasuki masa reformasi dengan naiknya Baharudin Jusuf Habibie sebagai presiden ketiga Republik Indonesia.

Presiden B.J. Habibie memilik tugas-tugas penting untuk memperbaiki keadaan dengan cepat. Mengingat dampak dari krisis multidimensional yang sudah melumpuhkan produktivitas negara. Pembangunan kembali Indonesia sebagai negara yang adil dan demokratis dimulai dengan merealisasikan tuntutan-tuntutan rakyat dalam gerakan reformasi khususnya bidang ekonomi dan politik.

Ciri-Ciri Utama Masa Reformasi

1. Kebebasan Berkumpul, Berserikat, dan Berpendapat

Masa reformasi mengedepankan kebebasan bagi warga negara. Hal ini tentunya berkaitan dengan terkekangnya masyarakat pada masa orde baru. Ancaman dan tekanan selalu ada baik kepada pribadi maupun institusi. Hal ini kemudian diterapkan pada pers, keterbukaan informasi publik, dan berkurangnya intervensi terhadap pilihan-pilihan yang dimiliki masyarakat.

2. Penghapusan Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI dianggap sebagai salah satu upaya pemerintah orde baru memastikan keamanan hingga ke wilayah-wilayah kecil. Mengupayakan agar tidak ada tindakan subversif yang dapat mengancam pembangunan oleh pemerintah pusat. ABRI sendiri menduduki banyak jabatan strategis sehingga menyuburkan tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah juga merupakan ciri utama pada masa reformasi. Sistem sentralistik yang mencegah daerah-daerah memiliki banyak pilihan selain mengikuti komando pemerintah pusat. Sehingga banyak daerah potensial tidak dapat merealisasikannya untuk kemakmuran warganya sendiri. Hal ini juga berlaku untuk daerah rawan konflik seperti Aceh, Papua, Maluku, dan Timor.

4. Munculnya Lembaga Independen

Pada masa orde baru, semua lembaga dikontrol oleh Presiden Soeharto dengan ABRI sebagai perpanjangan tangan sehingga pengawasan tidak berlangsung dengan baik. Masa reformasi menjadi titik balik munculnya lembaga independen seperti KPK, BPK, KPU, KPI, Bawaslu, dan lebih banyak lagi LSM yang mengawasi kinerja pemerintah.

Perkembangan Tiap Masa Kepresidenan

Presiden B.J. Habibie

Presiden Baharudin Jusuf Habibie menjabat sejak 21 Mei 1998 sampai dengan 21 Oktober 1999. Presiden ketiga Republik Indonesia ini bertugas untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mengikuti runtuhnya orde baru. Adapun kebijakan dan peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Habibie antara lain :

  • Mengesahkan UU Partai Politik pada Februari 1999, sehingga memunculkan 48 parpol yang akan bersaing pada pemilu legislatif 1999;
  • Mengesahkan UU Otonomi Daerah pada Mei 1999, memulai langkah pertama dalam desentralisasi sistem politik nasional;
  • Membebaskan tahanan politik seperti Sri Bintang Pamungkas dan Xanana Gusmao;
  • Menyelenggarakan pemilihan umum legislatif 1999 untuk memilih anggota DPR/MPR yang diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat independent;
  • Menyerukan referendum bagi Timor Timur yang menyebabkan provinsi tersebut lepas dari Indonesia pada 30 Agustus 1999 sejak integrasinya pada tahun 1975.
  • Melikuidasi bank bermasalah dan membentuk tim pengawas independen bersama IMF.

Masa Pemerintahan Presiden Habibie resmi berakhir pada sidang MPR Oktober 1999. Beliau tidak diikutsertakan dalam pemilihan presiden karena pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Salah satu penyebab utamanya adalah lepasnya Timor Timur dari Indonesia.

Presiden Abdurrahman Wahid

Presiden Abdurrahman Wahid terpilih pada Sidang MPR yang dilaksanakan pada 14-21 Oktober 1999. Kabinet Persatuan Nasional dibentuk dengan koalisi beberapa partai politik, serta beberapa figur independen dan militer. Oleh karena buruknya komunikasi antar pejabat negara, Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan dalam Sidang MPR tanggal 23 Juli 2001. Selama kurang lebih dua tahun menjabat, beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa ini adalah:

  • Meredakan gejolak yang terjadi di beberapa daerah konflik seperti Papua dan Aceh, memberikan banyak kompromi kepada oposisi di wilayah tersebut. Izin atas bendera bintang kejora, pengubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, dan pengurangan personel TNI di Aceh.
  • Buruknya hubungan presiden dengan wakil presiden, kabinet, legislatif, dan militer. Misalnya penempatan Agus Wirahadikusumah sebagai Pangkostrad menuai protes dari petinggi TNI. Diikuti dengan pembangkangan beberapa menteri yang mengancam posisi presiden.
  • Meningkatnya aksi terorisme di Indonesia seperti masuknya laskar jihad ke Maluku, dan adanya serangkaian pengeboman terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota se-Indonesia.
  • Munculnya skandal Bulog Gate dan Brunei Gate, indikasi korupsi yang mengarah kepada Abdurrahman Wahid.
  • Memasukkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional dan mengizinkan perayaan Imlek. Presiden juga membuka wacana pencabutan TAP MPR terkait larangan Marxisme/Leninisme di Indonesia.
  • Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Kesejahteraan.

Presiden Megawati Soekarnoputri

Presiden wanita pertama di Indonesia ini melanjutkan masa jabatan presiden Abdurrahman Wahid yang tersisa sampai dengan 2004. Masa-masa ini tidak ditemui adanya keberhasilan besar ataupun kemunduran yang terjadi. Sehingga Megawati sendiri tidak memperoleh kredit untuk membantunya memenangkan pemilu 2004. DPR pada periode ini melanjutkan amandemen UUD 1945 yang mengubah aturan pemilihan presiden dari sidang MPR menjadi pemilihan umum. Keadaan ekonomi terus membaik dari kejatuhan pada tahun 1998 dan dilakukan privatisasi atas lembaga BUMN.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat selama dua periode (2004-2014) menggantikan Megawati Soekarnoputri setelah memenangkan pemilu presiden pertama. Presiden SBY digantikan oleh Presiden Joko Widodo yang memenangi pemilu 2014. Beberapa kebijakan dan peristiwa penting yang terjadi adalah:

  • Terjadinya Tsunami Aceh 2004 yang diikuti dengan rekonsiliasi antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki. Bencana-bencana juga banyak menjadi perhatian seperti Lapindo, Flu Burung, Banjir Jakarta, dan Erupsi Merapi.
  • Dialirkannya APBN untuk bantuan kemiskinan seperti BLT, namun di sisi lain memotong subsidi BBM. Pengurangan utang luar negeri juga dilakukan untuk memperlancar ekonomi nasional.
  • Menjamurnya kasus korupsi yang baru terungkap setelah berganti kepemimpinan. Seperti kasus Bank Century, kasus Nazarudin dan Anas Urbaningrum, serta Wisma Atlet Hambalang.

Presiden Joko Widodo

Presiden RI ke-7 yang tengah menjabat sampai dengan 2024 ini sudah memasuki periode kedua. Beberapa kebijakan dan peristiwa yang terjadi sampai hari ini antara lain:

  • Munculnya kekhawatiran akan kebebasan berpendapat dengan dibubarkannya Hizbut Tahrir dan beberapa ekspresi publik dilarang;
  • Rupiah mencapai level terendah dalam 20 tahun terakhir;
  • Kebijakan pro-investasi yang dinilai mengabaikan lingkungan hidup sehingga merusak kehidupan masyarakat lokal dan menimbulkan bencana alam.
  • Aksi terorisme menjamur seiring dengan makin populernya ide-ide radikal.
  • Hilangnya independensi lembaga pengawas negara seperti KPK yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi.
  • Munculnya perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan itikad publik seperti UU ITE, UU Cipta Kerja, dan UU KUHP.

Kontributor: Noval Aditya, S.Hum.
Alumni Sejarah FIB UI