Revolusi Perancis
Revolusi Perancis adalah sebuah gerakan masyarakat pertama di Eropa yang menentang kedudukan monarki absolut yang sudah berlangsung berabad-abad. Peristiwa ini setidaknya berlangsung dari tahun 1789 dengan diadakannya Etats Generaux, sebuah forum yang berisi kalangan aristokrat, gereja, dan masyarakat biasa di bawah pimpinan raja. Revolusi kemudian mampu menggulingkan kekuasaan Louis XVI, memenangkan pertempuran di wilayah-wilayah sekitar, dan menegakkan sistem pemerintahan yang baru dan otentik.
Revolusi Perancis berjalan dengan penuh pengorbanan, merupakan masa terpenting dalam sejarah Perancis bahkan bagi perubahan sejarah Eropa dan dunia. Ide-ide dan ciptaan selama Revolusi Perancis seperti penerapan konsep demokrasi, hak-haki asasi manusia, dan sistem metrik, hingga saat ini masih berpengaruh di seluruh dunia.
Latar Belakang Revolusi Perancis
Raja Louis XVI naik tahta pada tahun 1774, di tengah kekacauan ekonomi di Perancis. Dalam kondisi itu, Louis masih melanjutkan dukungannya terhadap Perang Kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Pajak dibebankan secara luar biasa kepada masyarakat biasa, sedangkan golongan agamawan dan aristokrat tetap dapat menikmati kehidupan sebagaimana mestinya. Kebencian rakyat terhadap kerajaan dan golongan elit ini juga terinspirasi dari ide “Pencerahan” yang menginginkan perubahan mendasar dari kehidupan bernegara. Rakyat mempertanyakan kembali absolutism kekuasaan raja, aristokrat dan agamawan yang tidak membela rakyat miskin, kebebasan beragama, serta keinginan mewujudkan kesetaraan dalam berbagai sendi kehidupan.
Di tengah tekanan keuangan dan amarah rakyat yang tak terbendung ini, Raja Louis XVI memutuskan untuk memanggil forum Etats Generaux. Forum ini bertujuan untuk mendengar pendapat rakyat dari tiga golongan, terkait dengan kondisi yang ada. Meskipun berjumlah besar, pendapat rakyat sebagai etats ketika sering diabaikan oleh raja dan kedua etats lainnya. Assemblee Nationale (Majelis Nasional) dibentuk pada tahun 1789, melepaskan diri dari Etats Generaux. Gerakan ini kemudian berkembang semakin radikal dalam menentang kalangan elit
Proses Terjadinya Revolusi Perancis
1. Masa Dewan Konstituante (1789 – 1791)
Majelis Nasional serta mengeluarkan Surat Keputusan 17 Juni yang kemudian ditolak oleh raja dan meminta Majelis Nasional bubar. Majelis Nasional menolak bubar sebelum konstitusi terbentuk dan menamakan diri mereka Constituante. Louis XVI mundur ke Versailles dijaga oleh sekitar 20.000 prajurit. rakyat Paris yang marah dengan sikap raja kemudian menyerbu penjara Bastille. Penjara ini dianggap sebagai symbol kekuasaan absolut. Ini adalah kerusuhan pertama yang terjadi di Perancis.
Dewan Konstituante terus berusaha merancang konstitusi, sampai akhirnya pada tanggal 27 Agustus 1789 diumumkan Declaration des Droits de I’homme et du citoyen ( pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara ) yang menjadi dasar penyusunan konstitusi Perancis. Konstitusi Perancis disahkan oleh Louis XVI dan Perancis menjadi Monarki Konstitusional. Raja kehilangan sebagian besar kekuasaannya dan wajib mendiskusikan kebijakan bersama dengan Majelis Legislatif yang terpilih.
2. Masa Legislatif (1791 – 1792)
Setelah konstitusi Perancis disahkan dan Perancis menjadi Kerajaan Konstitusional, Constituante kembali berfungsi sebagai lembaga legislatif. Namun rakyat belum merasakan adanya perbaikan nasib, muncul ketidakpuasan terhadap bentuk yang baru dan menghendaki bentuk Negara republik. Hal ini dikarenakan kekuasaan di samping raja dikuasai oleh kalangan borjuis. Louis XVI yang merasa terancam kemudian berusaha melarikan diri ke Varennes. Rakyat menganggap ini sebuah pengkhianatan dan membawa raja kembali ke Paris. Situasi ini membawa Koalisi Austria-Prussia pada 1792 berperang dengan Perancis. Tujuan serangan ini adalah untuk menghancurkan Revolusi Perancis yang dianggap berbahaya bagi negara absolut, namun serangan ini berhasil dipatahkan. Perancis pun beralih ke pemerintahan baru yang disebut Konvensi Nasional, dimana pimpinan ada di tangan rakyat.
3. Masa Konvensi Nasional (1792 – 1795)
Bentuk kerajaan Perancis dihapuskan dan diubah menjadi republic. Kekuasaan legislative dikuasai oleh Konvensi, sementara kekuasaan eksekutif dipegang Komite Keamanan Publik. Ancaman dari Prussia terkait dengan penggulingan monarki dianggap sebagai bentuk persekongkolan Louis XVI dan monarki di Eropa. Tanggal 21 Januari 1793 Louis XVI dieksekusi mati, namun situasi Perancis tidak membaik. Maximilian Robespierre dan merebut pemerintahan dan menegakkan pemerintahan diktator. Masa ini disebut Pemerintahan Teror di mana puluhan ribu orang dieksekusi dengan tuduhan kontrarevolusi tanpa pengadilan yang sesuai. Golongan Jacobin yang banyak dieksekusi oleh Robespierre yang menjatuhkan Robespierre dan mengeksekusinya pada 27 Juli 1794. Tampuk kepemimpinan beralih dengan pelantikan Direktori sesuai Konstitusi baru pada Agustus 1795.
4. Masa Direktori (1795 – 1799)
Untuk mengatasi keadaan yang semakin memburuk, kaum borjuis membentuk Dewan Pimpinan Pusat bidang eksekutif yang terdiri atas lima orang direktur yang bermaksud memberikan gambaran mengenai pemerintahan yang demokratis untuk mengatasi keadaan. Kekuasaan baru ini berhadapan dengan royalis dan oposisi dari Jacobin radikal yang tersisa. Pemberontakan terjadi melawan direktori untuk menegakkan kembali monarki. Rakyat perancis mengharapkan seorang pemimpin yang kuat. Napoleon Bonaparte kemudian mencuat karena keberhasilannya mempertahankan kedamaian di Perancis dalam rangka membangun negara baru yang demokratis. Kemenangan demi kemenangan yang diraih dalam berbagai ekspedisi militernya di bawah perintah direktori terutama melawan Austria dan Prussia. Napoleon mampu memperpanjang nafas republic baru di tengah kepungan monarki Eropa yang takut akan penyebaran ide-ide kontra monarki yang berhasil di Perancis.
5. Tumbangnya Revolusi Perancis
Kekuasaan Napoleon berkembang semakin besar memunculkan ambisinya untuk mengambil alih kekuasaan. Napoleon kemudian melakukan kup dengan membentuk pemerintahan konsulat. Ia mengangkat dirinya sebagai konsul tingkat satu yang merupakan kepala pemerintahan. Peristiwa ini dinamakan dengan Revolusi Brumaire yang dilancarkan pada 9 November 1799. Republik Perancis memang belum resmi runtuh, namun Napoleon menegakkan pemerintahan yang lebih otoritarian dan sentralistik. Termasuk melancarkan peperangan melawan koalisi monarki Eropa selama bertahun-tahun. Napoleon Bonaparte kemudian mengangkat diri menjadi Kaisar pada tahun 1804, mengakhiri masa republikan Perancis. Meski begitu, Napoleon membentuk lembaga-lembaga jangka panjang yang akan dipergunakan oleh Perancis modern setelah kekacauan pasca revolusi berakhir.
Napoleon Bonaparte, melakukan kup melalui Revolusi Brumaire.
Sumber gambar: bbc.com
Dampak Revolusi Perancis
Revolusi Perancis merupakan bagian yang sangat penting dalam sejarah Perancis, Eropa, dan Dunia. Peristiwa ini membawa dampak yang abadi dalam memperkenalkan ide-ide demokrasi dan perlawanan terhadap monarki absolut di seluruh dunia.
Dampak Bidang Politik
Bidang politik tentunya adalah bagian terpenting yang berubah dalam Revolusi Perancis. Perubahan struktur politik dari monarki absolut menuju republik adalah perubahan pertama di Eropa. Menjadi bahan bakar baru bagi ide-ide kesetaraan, paham demokrasi, dan adanya lembaga-lembaga yang mampu menunjang kehidupan masyarakat Perancis. Kondisi ini memunculkan kemungkinan adanya perubahan dari monarki yang di banyak tempat menimbulkan ketidakadilan. Secara politis, Revolusi Perancis berdampak pada penyebaran paham liberal ke seluruh dunia termasuk Indonesia.
Dampak Bidang Ekonomi
Revolusi Perancis juga membawa perubahan di bidang ekonomi, salah satunya adalah penghapusan peraturan perdagangan dan pembentukan sistem metrik (decimal) yang kemudian disepakati sebagai sistem internasional dalam berbagai ukuran fisik. Adanya sistem yang bersifat global ini tentunya memberikan dampak yang sangat positif dalam pergerakan perdagangan internasional. Keuntungan ekonomi yang dimiliki gereja untuk menguasai tanah juga dihapus, petani diberikan hak tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
Dampak Bidang Sosial
Dampak sosial yang paling dirasakan adalah menghilangnya stratifikasi sosial serta adanya persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Semboyan Egalite, Fraternite, Liberte yang berarti Kebebasan, Keadilan, dan Persaudaraan menjadi dasar bagi terwujudnya kesetaraan bagi seluruh warga negara Perancis.
Pengaruh Revolusi Perancis Bagi Indonesia
Revolusi Perancis berdampak besar bagi Indonesia, terutama dengan adanya pembubaran VOC pada tahun 1799. Hal ini bersamaan dengan munculnya Republik Bataaf yang mengambil alih pemerintahan colonial di Hindia-Belanda. Meski status penjajahan masih berlangsung, perubahan seperti masuknya modal swasta, disusunnya UU Agraria tahun 1870, penentangan cultuurstelsel oleh kalangan liberal, serta adanya Politik Etis pada awal abad ke-20 merupakan dampak jangka panjang dari Revolusi Perancis. Ide-ide liberalisme menentang kolonialisasi yang disamakan dengan penjajahan monarki atas masyarakat yang terjadi di masa lampau.
Sementara bagi tumbuhnya negara Indonesia baru, Revolusi Perancis memperkenalkan paham demokrasi, nasionalisme, dan persatuan. Terlebih pasca Politik Etis, masyarakat pribumi Hindia-Belanda berlomba-lomba untuk mewujudkan adanya negara baru yang berdaulat dan bebas dari penjajahan Belanda. Termasuk salah satunya melalui perlawanan parlemen dalam Volkskraad dalam rangka mewujudkan revolusi kemerdekaan yang berlandaskan demokrasi.
Kontributor: Noval Aditya, S.Hum.
Alumni Sejarah FIB UI
Materi Sejarah lainnya di StudioBelajar.com: